Dua petugas menunjukkan barang bukti Operasi Tangkap Tangan (OTT) di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.
Dalam rapat yang dihadiri perwakilan KPU, Bawaslu, dan pemerintah, pada Kamis (05/07), Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan semua orang punya kesempatan untuk dipilih dan memilih.
"Rapat menghargai apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah mengesahkan PKPU. Namun demikian, kita tetap menghargai hak asasi warga negara untuk dipilih dan memilih sesuai dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945.
"Maka kami sepakat memberi kesempatan kepada semua pihak untuk mendaftar menjadi calon legislatif di semua tingkatan melalui partai politiknya masing-masing," papar Bambang Soesatyo.
KPU berkeras menerapkan larangan mantan koruptor jadi caleg
Dilema mantan napi menjadi caleg: Pertarungan suara rakyat dengan hukum positif
Napi korupsi: KPU bersikukuh larang ikut pemilu, DPR minta dibolehkanikap ketua DPR itu mengemuka tiga hari setelah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pada Pasal 7 PKPU huruf h disebutkan, bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.
Menanggapi pernyataan Ketua DPR, Arief Budiman selaku Ketua KPU mempersilakan semua orang mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif. Namun, dia mewanti-wanti, partai politik harus paham konsekuensinya mengingat KPU punya sistem yang bisa mendeteksi mantan terpidana korupsi.
"Di dalam Peraturan KPU, pendaftarannya memang bisa diterima. Semua bisa diterima. Tapi ketika sampai tahap verifikasi, kita punya sistem. Jadi mestinya partai politik sudah akan tahu 'wah ini percuma kalau didaftarkan, nanti pada saat diverifikasi pasti (berkas-berkasnya) akan dikembalikan'," papar Arief.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar